GADIS ACEH
Gadis Aceh pasa umum nya berjilbab walau ada segelintir gadis gadis aceh yang juga tidak berjilbab atau berpakaian ketat ini tentu bisa di pahami mengingat Arus budaya dari Luar yang begitu cepat masuk ke aceh baik melalui media internet maupun media Televisi seperti Sinetron,gaya berbusana Artis, yang terlalu Fulgar yg tentu saja ikut menggrogoti pola pikir dan tingkah laku Pergaulan muda mudi di Aceh namun umum masyarakat aceh merupakan masyarakat yang religius Sistem religi suku Aceh – Menurut sejarahnya, Aceh adalah daerah di Indonesia yang pertama kali masuk agama Islam yang dapat berkembang subur, sehingga berhasil membentuk masyarakat Islam yang kuat dan patuh menjalankan ajaran-ajaran Islam hingga sekarang. Karena itu, segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur agama/syariah Islam. Agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat, biarpun pengaruh adat tidak hilang sama sekali. Pengaruh agama Islam terhadap kehidupan masyarakat sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan kepribadian seseorang, sehingga agama itu telah mempengaruhi sifat kekeluargaan seperti perkawinan, harta waris, kematian dan lain-lain. Dengan berlakunya syariah Islam di Aceh, maka seluruh pelanggaran orang-perorangan maupun golongan lebih banyak diputuskan berdasarkan hukum Islam. Lembaga yang mengadili perkara-perkara itu adalah Peradilan Agama Islam. Maka tiada berlebihan kiranya jika daerah Aceh mendapat sebutan “Serambi Mekah”. Masalah pendidikan agama Islam sangat diutamakan sejak kecil hingga dewasa tanpa berhenti. Meskipun hampir semua orang Aceh memeluk Islam, namun di sana ada beberapa Gereja yang umumnya peninggalan jaman Belanda dan sedikit ada yang baru didirikan.

Eksodus Warga Suriah

YOPI MBO – Berita dunia sepekan ini diramaikan gelombang eksodus pengungsi Suriah ke daratan Eropa dan pengiriman pasukan ekspedisi Rusia di Suriah. Pengiriman pasukan darat ini untuk menyiapkan kedatangan pasukan udara yang akan melenyapkan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan kelompok takfiri.
Ini bisa menjadi kabar baik bagi rakyat Suriah yang selama empat tahun dihantui kekejaman takfiri terutama ISIS. Kedatangan pasukan Rusia menjadi harapan baru untuk bisa membangun kembali rumah mereka yang porak poranda dan menata kehidupan secara normal.
Lenyapnya takfiri di bumi Suriah, merupakan harapan sebagian besar warga Suriah untuk bisa melanjutkan pendidikan anak mereka setelah empat tahun putus sekolah. Sebagian warga Suriah senang mendengar kabar kedatangan pasukan Rusia. Mereka merayakannya sebagai tanda harapan munculnya cahaya kedamaian setelah kegelapan dan suasana horor melingkupi atmosfer negara itu.
Akan tetapi tidak semua orang senang dengan berita ini. Bagi takfiri, kedatangan serdadu Rusia menjadi malapetaka besar. Tentu mereka berfikir, ladang minyak yang telah mereka rebut dari tentara Bashar Al Assad bakal jatuh ke tangan Kremlin. Alih-alih hendak berkuasa menggantikan Assad di tanah Suriah dan menjadi agen kepentingan Amerika Serikat serta Israel, sekedar mempertahankan wilayah yang telah direbutnya menjadi sulit.
Tak hanya takfiri yang mendapat kabar tidak mengenakkan itu, jauh di belahan daratan Amerika, Obama sangat marah jika pasukan takfiri dan ISISnya akan diserang pasukan beruang merah. Obama pun buru-buru memerintahkan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Obama minta Kerry untuk memperingatkan Kremlin agar jangan turut campur dalam koalisi pimpinan AS memerangi ISIS di Suriah.
Mengapa AS gusar atas kedatangan pasukan Rusia di Suriah jika serangan koalisi memang bertujuan untuk membasmi terorisme di Suriah? Kepada Lavrov, Menlu Kerry mengatakan kedatangan pasukan Rusia di Suriah akan menyebabkan gelombang pengungsi ke Eropa semakin besar dan bisa menewaskan lebih banyak warga tidak bersalah.
Tampak hal itu sebagai saran yang sarat pesan kemanusiaan. Rupanya saran yang terkesan manusiawi itu tak membuat Moskow bergeming. Belakangan Kerry mengancam, penempatan pasukan Rusia di Suriah bisa menjadi resiko konfrontasi dengan koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat di Suriah.
Masyarakat dunia di era digital dengan kecepatan arus informasi tidak semuanya bodoh dengan alasan yang mengada-ada itu. Sebagian masyarakat dunia sudah mengetahui jika teroris takfiri termasuk ISIS buatan AS.
Mengapa Kerry mengatakan kepada Rusia ika membunuh teroris akan meningkatkan gelombang pengungsi? Bagaimana alur berfikir Kerry yang mengatakan membunuh para pembunuhnya warga Suriah akan menyebabkan lebih banyak orang untuk meninggalkan negara itu?
Para analis menyebutkan, serangan koalisi anti-ISIS pimpinan AS ke Suriah sebagai alibi untuk memasok logistik takfiri. Ketika alat-alat perang AS dijatuhkan ke ISIS dan takfiri lainnya, diharapkan bisa digunakan teroris menyerang rumah sakit, sekolah dan universitas. Dengan alat perang pemberian AS, takfiri bisa menculik dan memenggal kepala warga yang tidak bersalah dan meneror seluruh negeri Suriah. Tujuannya agar warga Suriah meninggalkan negara itu, sehingga kredibiltas pemerintahan Assad menjadi hilang akibat hilangnya dukungan warganya. Sebagaimana diketahui, sebagian besar warga Suriah hingga saat ini mendukung kekuasaan Assad.
Ancaman John Kerry ke Rusia baru-baru ini membuka kedok AS. Kini selimut kabut peran AS balik perang sipil Suriah menjadi tipis. Peringatan Kerry membuat semakin jelasnya peran AS atas keberadaan teroris takfiri dan ISIS

PEMERINTAH ATAU KAH " kWIK KIAN GIE YANG BODOH

 

 

 

 

Per 1 April 2012, pemerintah menaikkan harga BBM premium, yang semula Rp
4.500 menjadi Rp 6.000. Demo memprotes
kenaikan
harga BBM merebak di seluruh
kota di Indonesia.
Perlukah harga BBM dinaikkan? Pengamat
ekonomi Kwik Kian Gie, memaparkan tanpa adanya
kenaikan harga BBM, pemerintah sebenarnya telah
mengantongi surplus Rp 96,78 triliun. Perhitungan
ini berdasarkan Nota Keuangan 2012.
“Sekarang angka ini ternyata kelebihan uang,
yang bilang membuat APBN jebol itu apa? Apa itu
tidak bohong kepada rakyat?” gugat Kwik.
Berikut petikan wawancara Monique Shintami
dari majalah detik dengan Kwik Kian Gie:

**Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan harga BBM?**

Sekarang yang Anda dengar semuanya kayak begini, kalau harga minyak mentah di New York meningkat,
sedangkan harga bensin yang ada di dalam
negeri untuk bangsa Indonesia tidak ikut meningkat,
maka pemerintah rugi.
Kerugian itu namanya subsidi, dan subsidi itu
sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Uang itu
tidak ada, kalau uang itu tidak ada tetapi harus dikeluarkan,
maka pemerintah menekan APBN, supaya
APBN tidak jebol harga BBM mesti dinaikkan.
Di sini terjadi salah paham, tetapi tidak sekadar
hitung-hitungan. Saya tentu akan memulai hitunghitungan
terlebih dahulu, tetapi sebetulnya masalah
ini memiliki urusan yang sangat mendalam.
Masalah ini mempunyai urusan konstitusi, urusan
ilmu pengetahuan, urusan ideologi, yang sebetulnya akarnya dalam. kalau itu tidak dipahami, maka
memahaminya sulit. Itulah sebabnya saya dianggap
omong kosong selama 18 tahun. Nah sekarang, karena
entah kebetulan bisa keluar, bagaimana caranya
menjelaskan yang saya ketahui betul dan mereka
tidak mengakui.

**Bisa Anda jelaskan mengenai kontroversi subsidi BBM?**

Kita akan bicara uang yang masuk dan uang yang keluar dari BBM. Yang mencatat uang masuk kepada
pemerintah dan uang pemerintah yang dikeluarkan
kan Kementerian Keuangan.
Semuanya
dituangkan di dalam
yang namanya Nota
Keuangan
.
Sekarang di sini ada
tabel III.3 ada angka Rp
60,91 triliun itu disebut
Pajak Penghasilan
Migas, jadi pemerintah
menerima pajak penghasilan
migas sebesar
Rp 60,915 triliun. Di situ ada yang namanya tabel III.7,
ada angka Rp 159 triliun, itu namanya penerimaan
Sumber Daya Migas. Jadi pemerintah kemasukan 2
macam uang dari migas, yang satu namanya pajak,
yang satu namanya penerimaan Sumber Daya Alam
Migas.
Kemudian ada yang namanya tabel IV.3, di situ
angkanya Rp 123 koma sekian triliun, itu merupakan
pengeluaran untuk subsidi BBM. Nah pemerintah
selalu mengatakan subsidi Rp 123 triliun kalau tidak
ditutup, kita jebol. Kemudian tabel IV.5, di situ ada angka Rp 32,276 triliun, itu namanya pengeluaran
Sumber Daya Alam, dan yang paling atas namanya,
transfer ke daerah, jadi ada uang yang di transfer ke
daerah Rp 32,276 triliun.
Sekarang kalau empat angka itu digabung, pemerintah
menerima pajak penghasilan migas Rp
60,9156 triliun, menerima PNBP migas sebesar Rp
159,4719 triliun, jumlahnya Rp 220 triliun sekian.
Tapi pemerintah mengeluarkan
2 macam uang, yang satu mengeluarkan
uang untuk subsidi yang
berkali-kali dikatakan pemerintah
Rp 123 triliun, yang lain DBH migas
karena diserahkan ke daerah sebesar
Rp 32,2762 triliun. Jadi setelah
pemerintah mengeluarkan jumlah
uang yang dikeluarkan sesuai
dengan kewajibannya, maka masih kelebihan uang
Rp 64,5 triliun kan? Tetapi yang Rp 32 triliun yang
diserahkan ke daerah, itu bukan pengeluaran.
Jadi pemerintah pusat menerima untuk diserahkan
ke daerah sebagai otonomi daerah, makanya
saya koreksi, jadi surplus pemerintah secara keseluruhan
itu Rp 96,7 triliun, lalu Rp 32 triliun diserahkan
kepada daerah.
Pak Anggito Abimanyu mengemukakan hal yang
sama kepada panitia anggaran, tetapi tidak sesederhana
dengan yang saya kemukakan. SBY bilang jebol,
Boediono bilang jebol. Kelebihan uang, kok APBN
dibilang jebol? Janganlah dibilang jebol.

**

Ini diasumsikan sebagai premium atau migas keseluruhan?

**

Ini semua sudah dicampur aduk jadi satu, ada avtur, ada pertamax, ada premium apa saja, baik produk semua sudah menjadi satu. Pokoknya uang
yang masuk gara-gara migas berapa, uang yang
keluar gara-gara migas berapa? Begini saja anggota
DPR nggak bisa baca. Panitia anggaran bermalammalam
rapat dibolak-balik, dia nggak ngerti-ngerti.

**Kemudian bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM ?**

DPR sebagai mitra pemerintah, harus tanya, oke yang Anda rencanakan kelebihannya uang itu berapa?
Serta dalam benak Anda akan dipergunakan
untuk apa? Mereka juga tidak bisa menjawab.

**

Anda sudah menanyakan itu?

**

Iya, jadi kalau Anda menaikkan itu akan kelebihan
uang, bisa dihitung
yaitu 63 miliar liter
dikali Rp 1.500 berapa
itu? Rp 90-an triliun ya,
itu kalau ketambahan
uang sehingga menjadi
Rp 150 triliun itu untuk
apa?
Okelah kalau yang 96 sudah ada, tetapi
kelebihannya
itu Anda pakai untuk apa? Itu kan tidak
bisa dijawab. Pokoknya asal naik, karena orientasinya
dia asal naik, tidak untuk apa, dalam konteksnya
dia mau menaikkan sama dengan New York, tidak
boleh terlampau jauh.
Itu alasan utamanya, jadi otaknya otak liberal,
dikatakan neolib nggak salah lah, karena yang jadi
patokan dia pasar di New York, diktatornya, bukan
kepentingan bangsa Indonesia.

Banyak yang berasumsi miring dengan pendapat Anda. Bagaimana tanggapan Anda?

Sekarang kan begini, saya tadi berani mengatakan, masyarakat yang beranggapan miring yang menyebut
begitu itu masyarakat Indonesia. Tidak ada
satu negara maju satu pun acuan saya di Eropa yang
bicara seperti itu kalau saya bicara begini. Berarti
apa? Masyarakat itu tidak mengerti persoalan sama
sekali, ternyata mengenai hal sesimpel ini sangat
tidak mengerti, sangat menyedihkan.
Jadi kalau ada masyarakat yang bernada begitu,
buat apa menanggapi? Nggak ngerti jangan bicara,
saya sekarang nggak asal bicara, ini dari nota keuangan,
bukan omong kosong. Tapi penjelasan dari
migas sengaja menyesatkan karena tidak ada minus
kok bilang minus? Bahkan menggunakan kata subsidi,
menggunakan pasar internasional.

Bagaimana Anda bisa memahami ini?

Saya mengerti ini karena sekolah saya lama. Hehehe... Tapi apa menteri-menteri sekarang mengerti?
Saya jamin nggak ada yang mengerti. Agus Martowardojo,
Menteri Keuangan saya yakin dia nggak
ngerti masalah kayak gini. Banyaknya pembohongan
dimana-mana, yang ngomong benar dianggap bodoh.
Kalau masalah filosofi begini, apakah mentangmentang
minyak yang nggak ada nilainya mesti dijual
murah-murah kepada rakyatnya? Sekarang begini,
minyak yang ada di perut bumi itu harus dipompa
sampai keluar di permukaan. Itu biaya memompa
kan ada, katakanlah X rupiah, kemudian setelah minyak
mentah keluar kan harus dikilang sampai menjadi
bensin di pengilangan-pengilangan minyak, dan
itu berapa Y rupiah. Kemudian di transpor ke pompapompa
bensin Z rupiah. Jadi semua pengeluaran untuk bisa menghasilkan 1 liter bensin Rp 556 per liter.
Terus saya tanya, apakah harus dijual kepada
rakyat segitu? Tidak, kenyataanya kan tidak pernah
serendah itu, dan sekarang ini yang sudah telanjur
establish rakyat sudah mau menerima kan Rp 4.500
dan kalau lebih dari itu nggak terima begitu kan?
Tapi rakyat sudah mau menerima Rp 4.500, karena
dengan itu pemerintah sudah memberikan subsidi
segala-galanya. Jadi rakyat memberikan subsidi
kepada pemerintah segala-galanya. Nettonya itu Rp
96 triliun.
Nah sekarang ditanya
lagi saya, kami tidak boleh
Rp 0 tidak boleh Rp 556,
tapi juga tidak boleh apa?
Jawaban kami adalah harga
itu ditentukan di pasar New
York, nggak usah mikir kita,
itu jawaban mereka.
Kalau saya mengatakan
lain, barang seperti itu harusnya
diserahkan kepada
negara, bukan kepada pasar.
Jadi harga itu harus ditentukan oleh pemerintah,
bukan oleh pasar, bukan oleh New York. Hikmat
kebijaksanaan yang menentukan.
Semuanya ditentukan oleh tiga asas: kepatutan,
daya beli, dan nilai strategis. Daya beli, dari harga
Rp 4.500 menjadi naik, massa marah karena mereka
tidak sanggup beli. Nilai stategis, belum apa-apa
harga sembako sudah naik, jadi nilai stategis nggak
boleh mengacu pada New York, belum apa-apa sudah
naik kok. Sekarang ini negara kita dipimpin oleh
tukang-tukang hitung.

Benarkah Pemerintah Mengeluarkan Subsidi Untuk BBM ?

Harga BBM disubsidi  menjadi Rp 4.500,- maka pemerintah rugi besar karena semakin lama subsidinya menjadi semakin besar. Berdasarkan perhitungan yang berlaku dipasar, Harga BBM adalah sebagai berikut :

Anggap untuk mudahnya adalah 1 USD = Rp. 10.000,- dan harga minyak mentah Indonesia di pasar Internasional 1 Barel = 100 USD. Dan 1 barrel = 159 liter.

(1) Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel.

(2) Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter.

(3) Harga minyak mentah Indonesia USD 100 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (100 x 10.000) : 159 = Rp. 6.289,30, dibulatkan menjadi Rp. 6.300,-

(4) Maka jumlah harga per liter setelah ditambah biaya-biaya adalah : Rp. 630 + Rp. 6.300 = Rp.6.930

(5) Pemerintah menjual harga Premium = Rp. 4.500, jadi dalam hal ini pemerintah rugi Rp. 6.930-Rp.4.500 = Rp. 2.430 per liter.

Kerugian itulah yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai dan dinamakan sebagai subsidi.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Harga Minyak Mentah ditetapkan sesuai dengan harga pasar Minyak Dunia ? Bukankah ini minyak mentah milik sendiri yang disedot dari Bumi Indonesia sendiri ?

Berdasarkan perhitungan diatas , bukankah seharusnya pemerintah masih untung, harga jual dikurangi harga pokok tunai hingga menjadi Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ?  Dan kelebihan ini luar biasa banyak sekali.

Tertera dengan sangat jelas  dalam  pasal 33 UUD 1945 pasal 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah menyatakan: subsidi BBM salah sasaran dan hanya dinikmati oleh segelintir kaum kaya. Menurut pemerintah, sekitar 70% subsidi BBM justru dinikmati kaum kaya.
Bantahannya:

1. Hasil kajian KEN menyatakan, subsidi BBM hanya dinikmati 12 persen masyarakat miskin (29 juta jiwa) dan 28 persen masyarakat rentan (70 juta jiwa). 60 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu dan kaya (150 juta jiwa). Pertanyaannya: benarkah kalangan mampu dan kaya di Indonesia mencapai 150 juta jiwa? Apa ukuran KEN menyebut 150 juta jiwa Indonesia itu kaya dan mampu.
2. Kajian dan penelitian ECONIT justru menemukan fakta berbeda. Menurut ECONIT, 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD (Dollar AS) ke bawah. Sementara sisanya dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD ke atas.
3. Penelitian Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga menemukan kesimpulan berbeda. Menurutnya, BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen kendaraan bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Kita tahu, motor bukan lagi barang mewah di Indonesia. Sudah begitu, banyak rakyat miskin menggantungkan hidup dari profesi sebagai tukang ojek.
4. Selain itu, konsumen BBM bersubsidi bukan hanya sektor transportasi. Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, antara lain, disebutkan: pengguna BBM bersubsidi juga meliputi nelayan dan pembudi daya ikan skala kecil, usaha pertanian kecil dengan luas maksimal 2 hektar, usaha mikro (UMKM), dan pelayanan umum seperti krematorium. Artinya, jika BBM dinaikkan, sektor usaha kecil ini akan ambruk.

Indonesia adalah negara yang kaya sumber energi. Kita punya cadangan minyak, gas, dan batubara yang melimpah. Lantas, kenapa negara ini seakan mengalami krisis energi?

1. Produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional terus menurun. Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004, lifting minyak masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.
2. Penyebab turunnya produksi minyak mentah Indonesia adalah produksi minyak Indonesia mengandalkan sumur-sumur tua dan keengganan pemerintah untuk melakukan investasi untuk eksplorasi minyak. Pemerintah beralasan, berinvestasi dalam eksplorasi minyak itu beresiko. Kata SKK Migas, Rudi Rubiandini, biaya eksplorasi minyak per sumur bisa mencapai Rp 1 triliun tetapi belum tentu dapat minyak alias dry hole. Pada kenyataannya, kendati beresiko, perusahaan asing justru berlomba-lomba melakukan investasi dalam eksplorasi minyak dan menikmati untung. Lagipula, potensi dry hole dalam eksplorasi bisa diminimalisir dengan pengembangan teknologi dan riset.
3. Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak. Menurut Kurtubi, cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel. Namun, potensi cadangan terbukti (proved reserve) hanya sekitar 3,4 milyar barel. Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia sanggup memproduksi minyak 1,5 juta barrel per hari. Akan tetapi, karena tata kelola migas yang salah, maka kemampuan kita hanya 890.000 barel per hari.
4. Produksi minyak Indonesia sebagian besar dikuasai oleh produksi asing. Data Kementerian ESDM tahun 2009 menyebutkan, pertamina hanya hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Data ini tidak berbeda jauh dengan temuan Indonesian Re­sour­ce Studies (IRESS), bahwa Pertamina memproduksi hanya 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh asing.
5. Tata kelola migas saat ini, yang masih mengacu pada UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sangat merugikan negara. Akibat UU migas yang sangat liberal itu, sebagian besar kekayaan migas Indonesia jatuh ke tangan korporasi asing. Sudah begitu, hasil produksinya pun dijual dengan harga murah ke luar negeri seperti dalam kasus gas (kasus LNG Tangguh).
6. Selain itu, akibat tata kelola migas yang tidak benar, Indonesia juga dibebani oleh biaya cost recovery yang terus meningkat tiap tahunnya. Bayangkan, pemerintah setiap tahun harus membayar sekitar Rp 120 triliun hanya untuk cost recovery.
7. Seharusnya, ketika harga minyak dan gas dunia naik, seharusnya perusahaan atau kontraktor migas di Indonesia menikmati rejeki nomplok berupa “windfall profit”. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum berani memberlakukan windfall profit tax kepada korporasi atau kontraktor asing tersebut.

Belakangan banyak pihak yang menuding, ada kepentingan asing di balik kenaikan harga BBM ini. Terutama untuk meliberalkan sektor hilir migas Indonesia.

1.  Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.
2. Dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009) dan Gyeongju (2010), proposal penghapusan subdisi BBM makin gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
3. Pada saat yang bersama, desakan serupa juga gencar dilakukan oleh lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Lembaga-lembaga tersebut memaksa pemerintah Indonesia segera menghapus subsidi energi paling lambat tahun 2014. Dengan demikian, terkait rencana penghapusan subsidi energi ini (BBM dan TDL), pemerintah Indonesia sudah dikejar jadwal.
4. Kenaikan harga BBM ini merupakan desakan dari lembaga dan negara asing untuk mempercepat liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia. Target dari penghapusan subsidi BBM adalah membuat harga jual BBM di Indonesia sesuai dengan harga pasar atau harga keekonomian. Menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa, harga keekonomian BBM di Indonesia seharusnya Rp 10 ribu. Nantinya, kalau harga jual BBM sudah mengacu ke harga pasar,  pemain asing (SPBU asing) bisa turut bermain dalam bisnis penjualan BBM di Indonesa.
5. Sejak tahun 2005 lalu, tiga perusahaan asing sudah menyiapkan kesiapannya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah di Indonesia. Ketiganya adalah Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). Pada tahun 2006, Dirjen Migas ESDM sudah mencatat, setidaknya 25% perusahaan swasta (lokal dan asing) sudah mendapat ijin prinsip ataupun ijin usaha untuk terlibat bisnis BBM.
6. Dua pemain asing utama, Shell dan Petronas, berencana membangun ratusan SPBU untuk menyambut potensi bisnis BBM itu: Shell berencana membangun 400 SPBU dan Petronas akan membangun 500 SPBU. Sejumlah perusahaan swasta lokal juga sudah merintis usaha yang sama.
7. Pada kenyataannya, menurut Institute For Global Justice (IGJ), sebanyak 176 negara di dunia masih memberikan subsidi energi. Diantara negara itu: Amerika Serikat sebesar $502 billion, China sebesar $279 billion, dan Russia sebesar $116 billion. Subsidi BBM di negara maju ini terkait erat dengan kebijakan industri dan perdagangan mereka.
8. Negara-negara kaya energi lainnya berhasil membuat harga jual BBM mereka sangat rendah: Venezuela (0,08 USD/Rp.774), Mesir (0,09 USD/Rp.871), Saudi Arabia (0,10 USD/Rp 968), Qatar (0,12 USD/Rp 1,161), Bahrain (0,15 USD/Rp 1,452), Libya (0,15 USD/Rp 1,452), Turkmenistan (0,17 USD/Rp 1,645), Kuwait (0,17 USD/Rp 1,645), Aljazair (0,17 USD/Rp 1,645), dan Iran (0,21 USD/Rp 2,032).

Pemerintah mengklaim, kenaikan harga BBM akan menguntungkan rakyat. Sayangnya, pemerintah tidak bisa menjelaskan argumentasi itu lebih jauh. Pada kenyatannya, kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat.

1.  Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok. Selanjut, kenaikan harga barang ini akan memicu kenaikan biaya hidup lainnya, seperti sewa kontrakan.
2. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan tarif angkutan umum dan alat transportasi lainnya. Akibatnya, pengeluaran rakyat untuk urusan transportasi akan meningkat, seperti ongkos bepergian, transportasi berangkat ke tempat kerja, dan ongkos transportasi anak bersekolah.
3. Kenaikan harga BBM juga memukul produktivitas nasional. Kalau daya beli rakyat menurun, hal itu berarti penurunan permintaan dalam pasar dalam negeri. Kondisi ini akan merugikan produksi dalam negeri, terutama usaha menengah dan kecil, yang sangat bergantung pada pasar internal.
4. Kenaikan harga BBM akan membebani industri berupa kenaikan biaya produksi. Tentu saja, untuk mengimbanginya, pengusaha akan melakukan efisiensi. Pilihannya: mereka akan memangkas kesejahteraan buruh atau mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, kenaikan harga BBM akan memicu penurunan kesejahteraan dan gelombang PHK.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya  mencapai 99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, akan terkena dampak kenaikan harga BBM. Ketua Kadin Jabar Bidang UMKM dan kemitraan, Iwan Gunawan, memperkirakan pengeluaran UMKM untuk pembelian BBM akan naik 20%. Belum lagi pengaruh kenaikan harga BBM terhadap biaya bahan baku dan lain-lain. Padahal, sebelumnya UMKM sudah disusahkan oleh kenaikan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL).

Pemerintah berdalih, dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan pemberian dana bantuan langsung kepada rakyat miskin. Benarkah?

1. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan biaya hidup rakyat. Artinya, daya beli rakyat akan merosot. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan daya beli buruh akan menurun hingga 30 persen.
2.  Data menunjukkan tenaga kerja yang betul-betul dianggap bekerja penuh (minimal 35 jam/minggu) hanya sekitar 70%, sedangkan sisanya adalah setengah penganggur dan penganggur terbuka. Lebih dramatis lagi, mereka yang dianggap bekerja penuh ternyata 65% bekerja di sektor informal dan hanya 35% bekerja di sektor formal (BPS, 2011). Artinya, mereka ini sangat rentan terkena dampak kenaikan harga BBM dan merosot tingkat kesejahteraannya.
3. Dana kompensasi BBM—berapa pun besarannya–tidak akan bisa mengatasi kemiskinan. Alasannya sederhana: kenaikan harga BBM berdampak luas pada perekonomian nasional, yang memukul ekonomi rakyat dari berbagai segi (efisiensi industri, kenaikan harga barang, dan kenaikan biaya hidup). Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizky, dampak kenaikan harga BBM itu menggerus daya beli 90% rakyat Indonesia. Sementara dana kompensasi BBM, yang dirancang dengan anggaran terbatas dan sasaran yang terbatas pula, hanya menjangkau sebagian kecil dari mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
4. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM.
5. BLT tidak membuat rakyat produktif dan mandiri. Artinya, sekalipun rakyat diberi BLT, tidak ada peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya pekerjaan dan tidak punya akses terhadap alat produksi.
6. Sasaran penerima BLT ini sangat sedikit dan tidak menjangkau seluruh rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pada tahun 2005, ketika SBY menaikkan harga BBM dua kali, jumlah penerima BLT hanya 19,1 juta keluarga. Untuk program BLSM tahun 2013 ini, jumlah sasaran keluarga malah menurun, yakni hanya 15,5 juta keluarga.
7. Sebagian besar dana bantuan atau kompensasi BBM ini dapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.
8. Lebih jauh lagi, program BLT hanya melahirkan klientalisme. Masalahnya, seperti dalam kasus pemilu 2009, BLT dijadikan alat kampanye politik dan dibagikan menjelang hari pemilihan.

Menurut Menteri ESDM, kenaikan harga BBM adalah keinginan masyarakat. Menteri dari Partai Demokrat ini mengklaim menerima masukan dari banyak kelompok masyarakat.
Faktanya:

1. Menteri ESDM Jero Wacik tida bisa menunjukkan kelompok masyarakat yang mana yang menginginkan kenaikan harga BBM. Selain itu, Jero Wacik juga tidak bisa membuktikan bahwa aspirasi kelompok masyarakat dimaksud mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
2. Sejak isu kenaikan harga BBM muncul, hampir setiap hari terjadi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sebaliknya, kita belum pernah menyaksikan adanya aksi demonstrasi mendukung kenaikan harga BBM.
3. Mekanisme terbaik untuk menentukan apakah rakyat setuju atau tidak dengan kenaikan harga BBM adalah referendum. Kita menantang SBY dan kroninya untuk menggelar referendum guna membuktikan apakah rakyat setuju atau menolak kenaikan harga BBM.

Sumber Artikel:  

http://politik.kompasiana.com/2013/06/25/benarkah-subsidi-bbm-salah-sasaran-572046.html

http://www.berdikarionline.com/opini/20130501/45-fakta-kebohongan-sby-di-balik-kenaikan-harga-bbm.html#ixzz2ePVvCeCP
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

KASIHAN ORANG INDONESIA

Begitu banyak Kepemilikan Asing yang masuk di Sektor ini”  Mana lebih penting RAKYAT INDONESIA Atau INVESTOR ASING

 
BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara BUMN saat itu, Mustafa Abubakar, dalam keterangan tertulis di sidang uji materi UU nomor 30/2009 menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator.

Sementara MK Menafsirkan berusaha menyimpulkan begini:

“Pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud.”

Dengan pijakan tafsiran itu, maka pantas saja jika lembaga penafsir konstitusi itu menolak uji materi terhadap UU nomor 30/2009. Rupanya, paradigma berfikir yang dominan di Mahkamah Konstitusi adalah liberalisme.

Tafsiran terhadap pasal 33 UUD 1945 itu sebetulnya tidak perlu, jikalau semua orang bisa memahami penjelasan pasal pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”.

“SEMANGAT HUGO CHAVEZ “

Sosialisme bagi Presiden Hugo Chavez bukan sekedar retorika. Dia menerapkannya dalam jiwa dan kehidupan negara dia pimpin, Venezuela.

Ini mungkin merupakan pencapaian terbesar abad ini dimana semua orang ramai-ramai berubah haluan menjadi kapitalis, Chavez menjadi mimpi buruk bagi barat dengan membentang mimpi dunia baru dan memenangkan sosialis dalam pertaruhan ideologi, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (6/3).

Chavez dengan yakin mengembalikan dasar keyakinan sosialis terhadap negara yakni nasionalisasi aset asing mengelola sumber daya alam Venezuela terutama minyak serta emas. Reuters mencatat setidaknya hampir 14 perusahaan asing berhasil dinasionalisasi dan memberikan untung bagi rakyat negara itu.

Nasionalisasi ini menjadi alasan kuat Chavez lantaran di pemerintahan sebelumnya sangat minim perusahaan asing memberikan kesejahteraan pada Venezuela. Kemandirian ekonomi dan pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk hajat hidup orang banyak menjadi bukti presiden bertubuh tambun ini tidak main-main dalam programnya. Dia pun berhasil menentukan harga-harga bahan pokok murah untuk rakyatnya termasuk minyak dengan mengacuhkan harga miyak dunia.

Tak kurang dari perusahaan raksasa macam Exxon Mobil dan ConocoPhilips sudah disita asetnya oleh Venezuela. Ini belum seberapa Chevron, perusahaan gas Williams Cos, perusahaan makanan Amerika Serikat Cargill Inc, perusahaan pupuk nitrogen Fertinitro, bank Spanyol dengan merek Bank Venezuela dari Grup Santander, perusahaan semen Swiss Holcim, Cemex Meksiko, perusahaan tambang emas Rusoro Mining milik Rusia, perusahaan telekomunikasi Verizon Communications berbasis di Amerika, produsen listrik swasta AES, perusahaan kapal feri milik taipan lokal, hingga pantai dan pulau di Venezuela, semua sudah dinasionalisasi yang memberikan keuntungan besar untuk menyejahterakan rakyat negara itu.

Tak salah jika hasil nasionalisasi perusahaan asing dan kepemilikan pribadi ini Chavez mampu membuat biaya kesehatan, pendidikan, hingga rumah tinggal menjadi sangat murah bagi kaum miskin. Bahkan ada swalayan khusus menyediakan kebutuhan pangan untuk kaum papa dan disubsidi langsung dari pemerintah. Ini membuat kapitalis gigit jari.

Meninggalnya Chavez mungkin bakal membuat perubahan dalam kebijakan ekonomi dan politik, tergantung dari siapa penggantinya kelak. Jika Wakil Presiden Nicolas Maduro benar-benar terpilih bukan tidak mungkin kebijakan sosialis ini diteruskan, namun penerapan di masyarakat tentu akan berbeda mengingat sepak terjang Maduro belum sehebat Chavez.

REFF”

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/tak-berkategori/20110715/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945.html

Artikel http://www.merdeka.com/dunia/chavez-tundukkan-barat-dengan-nasionalisasi.html