Beda dari AS dan Venezuela, Indonesia salah kaprah kelola migas

Reporter : Idris Rusadi Putra

Senin, 26 Agustus 2013 11:39:55

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyentil kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Pemerintah dinilai hanya memikirkan short money atau uang jangka pendek dan 'menghabiskan' SDA tanpa memikirkan dampak sosial.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, kondisi ini sangat jauh berbeda dengan yang diterapkan di negara lain. Dia mencontohkan, Amerika saja yang mempunyai cadangan minyak 10 kali lipat di Indonesia tetap membeli minyak dari luar negeri. Minyak mereka disimpan oleh negara.
"Amerika itu punya cadangan minyak 10 kali Indonesia. Cadangan batu bara China jauh lebih banyak dari Indonesia, dia beli. Pertimbangan kita cuma short money," kata Firdaus dalam diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta, Senin (26/8).
Menurut Firdaus, pemerintah seharusnya mengembalikan pengendalian industri SDA terutama industri migas kepada negara. Negara harus memiliki kepemilikan, penguasaan, pengelolaan yang diperkuat dengan transparansi dan pertimbangan memberikan kontrak.
"Venezuela dan Timur Leste saja dipegang negara. Hugo Chavez ketika memimpin langsung pengendalian industri migas oleh negara, bukan nasionalisasi, tapi dengan cara buy back," jelasnya.
Kebijakan Indonesia soal pengelolaan SDA sudah salah kaprah dan harus diperbaiki dengan dikembalikan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan kepada negara. Sejauh ini, yang paling berkuasa mengelola industri migas nasional adalah perusahaan asing. Untuk itu diperlukan komitmen kuat memperbaiki kesalahan pengelolaan ini.
"Dikembalikan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan. Diperkuat transparansi, pertimbangan memberikan kontrak, jangan jangka pendek saja tapi harus ada sisi sosial. Apakah DPR, pemerintah mau melakukan ini?"